SEJARAH

Sejarah Rutan Kelas I Surakarta

 

Munculnya sebuah konsep pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem yang mendahuluinya, seperti halnya sejarah berdirinya Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta. Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta ini berdiri pada tahun 1878 dengan nama Rumah Penjara Surakarta, yang dalam pelaksanaannya masih menggunakan sistem balas dendam sehingga seolah – olah penjara dijadikan sebagai sarana pembalasan dendam dari negara terhadap orang yang melakukan tindak pidana dengan cara menghukum seberat – beratnya, bahkan yang lebih ironis lagi, hak – hak kebebasan serta kemerdekaanya juga turut dicabut. Dalam sistem ini, narapidana diisolasikan dari kehidupan bermasyarakat.Orang hukuman dipandang sebagai individu yang rendah martabatnya sehingga tidak layak bersosialisasi dengan masyarakat.

Realisasi dari sistem balas dendam dianggap sebagai sistem yang tidak manusiawi yang akhirnya memunculkan fenomena baru. Pada tahun 1964 terjadi perubahan sistem yang semula berfungsi sebagai alat balas dendam berubah menjadi sistem permasyarakatan yang lebih menekankan pada proses pembinaan yang diarahkan pada segi kepribadian sebagai perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih baik. Namun, meskipun sistemnya telah berubah, nama Rumah Penjara masih tetap melekat dan menimbulkan kesan angker dan arogan yang masih mendominasi sampai sekarang. 39

Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 11 Maret 1976 No. Y.S.4 /2/23/1976 tentang pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga pada Kabupaten atau Kotamadya, maka Lembaga Pemasyarakatan Surakarta berkedudukan sebagai kantor Direktorat Jenderal Bina Warga dengan membawahi beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang berada di eks Karesidenan Surakarta yang meliputi Lembaga Pemasyarakatan Klaten, Lembaga Pemasyarakatan Boyolali, Lembaga Pemasyarakatan Wonogiri, dan Lembaga Pemasyarakatan Sragen.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 Juli 1977 No. Y. S. 4 / 6/ 3 tahun 1977 tentang Penetapan Klasifikasi dan Balai BISPA, maka Lembaga Pemasyarakatan Surakarta berkedudukan sebagai Kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga juga sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas I. Pada tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Desember 1983 No. 03. UM. 01. 06 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Lembaga Pemasyarakatan Surakarta disamping sebagai Lembaga Pemasyarakatan sekaligus sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 04. PR. 07. 03 tersebut tentang organisasi dan tata kerja, Rumah Tahanan Surakarta ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I dengan wilayah wewenang meliputi Kotamadya / Daerah Tingkat II Surakarta, Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Daerah Tingkat II Karanganyar yang kini namanya menjadi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar. 30

Bangunan gedung Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta ini terletak di tengah kota tepatnya di jalan raya Slamet Riyadi No. 18 Surakarta dengan luas tanah 8.110 m2. Batas – batas Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta ini adalah :

1. a. Sebelah Utara : Gang Kampung Baru
2. b. Sebelah Selatan : Jl. Raya Slamet Riyadi
3. c. Sebelah Barat : Dibatasi Gang antara Rumah Tahanan ( Rutan ) dengan Bank BPD
4. Sebelah Timur : Dibatasi jalan antara Rumah Tahanan ( Rutan ) dengan Bank Mandiri.

Visi Misi dan Nilai

VISI :

“MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM”

MISI :

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

NILAI :

1. Profesional
   Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Akuntabel
   Setiap Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi
   Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan
   Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif
   Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Struktur Sub Seksi Bimbingan Kegiatan

Struktur Seb Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan

Struktur Sub Seksi Administrasi dan Perawatan

Struktur Seksi Pelayanan Tahanan

Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

1. M.HH.02.KP.07.02 tahun 2011 tentang PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( Lampiran )
2. NOMOR M.HH-07.KP.05.02 TAHUN 2012 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
3. M.HH-02.PK.05.06 TAHUN 2010 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT
4.M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011 tentang KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN
5. M.HH-01.PW.01.01 TAHUN.2011 tentang PENGAWASAN INTERN PEMASYARAKATAN

news

Apel Pagi diikuti penyerahan bantuan Cat dari Kanwil Wilayah pajak II Surakarta

Struktur Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan